Apakah Respon Pemerintah Terhadap Nikah Siri dan Nikah Kontrak?

Apakah Respon Pemerintah Terhadap Nikah Siri dan Nikah Kontrak?

Apakah Hukum Nikah Siri dan Nikah Kontrak? Fenomena nikah siri dan nikah kontrak terjadi di beberapa kota di Indonesia. Hal ini menimbulkan gejolak di kalangan para istri yang disebabkan suami mereka melakukan nikah siri. Siri sendiri mempunyai arti diam-diam atau rahasia. Sebenarnya dalam Islam tidak dikenal adanya nikah siri, karena nikah menurut Islam selain mereka yang menikahkan, diwajibkan adanya saksi dua orang. Adanya saksi tersebut menunjukkan bahwa nikah tersebut tidak diam-diam atau rahasia dan pernikahan sudah diumumkan. Sedangkan acara walimah dianjurkan agar pernikahan diketahui oleh masyarakat tetapi walimah tersebut tidak wajib.

Sedangkan pengertian nikah kontrak adalah pernikahan yang waktunya dibatasi. Apabila waktu habis maka masa nikah kontrak juga akan berakhir. Umumnya nikah kontrak banyak dilakukan oleh orang berkewarganegaraan asing yang sedang tinggal di Indonesia untuk sementara waktu. Namun, orang Indonesia sendiri juga ada yang melakukan nikah kontrak untuk beberapa alasan tertentu. Nikah kontrak disebut juga nikah mut’ah. Awalnya nikah kontrak pernah ada dalam Islam dan tidak dilarang, namun pada perkembangannya nikah kontrak dilarang karena dinilai bertentangan dengan tujuan dan prinsip berkeluarga yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Nikah kontrak lebih banyak menimbulkan mudarat daripada manfaat bagi pria, wanita, anak-anak bahkan masyarakat secara umum.

RUU untuk Nikah Siri dan Nikah Kontrak

Pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI merespon fenomena nikah siri dan nikah kontak dengan membuat Rancangan Undang-Undang. Hal ini dilakukan untuk memberikan sanksi hukum bagi orang yang melakukannya dengan mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan akibat kedua jenis pernikahan yang tidak disahkan secara hukum negara tersebut. Banyak orang mungkin mempertanyakan efektifitas RUU tersebut.

Dalam Rancangan Undang-Undang tersebut menyebutkan hukuman yang akan dikenakan kepada pelaku pernikahan yang tidak dicatatkan kepada pejabat pencatat pernikahan. Di antaranya:

Pasal 142 ayat 3 mengatur tentang uang jaminan yang harus dibayarkan oleh calon suami yang mempunyai kewarganegaraan asing kepada calon istri sebesar Rp. 500.000.000,- melalui bank syariah. Ini dimaksudkan untuk melindungi istri apabila suatu saat ditinggalkan oleh suami yang berkewarganegaraan asing.

Pasal 143 menyebutkan ancaman hukum pidana yang dikenakan kepada setiap orang yang sengaja melangsungkan pernikahan tanpa dicatatkan di pejabat pencatat pernikahan.

Pasal 144 mengatur hukuman penjara bagi orang yang melakukan pernikahan mut’ah dengan ancaman selama-lamanya 3 tahun dan menyebutkan pernikahan yang dilakukan batal karena hukum. Karenanya pelaku nikah siri dan nikah kontrak akan berfikir ulang sebelum melakukannya mengingat sanksi hukum yang berlaku di Indonesia.

Ingin punya bisnis sendiri? Ingin punya penghasilan tambahan? Yang satu ini bisa dikerjakan dari rumah atau dari mana pun saja!  Yuk bergabung bersama banyak moms lain yang sudah menghasilkan jutaan rupiah setiap bulannya. Klik di sini ya. Tidak ada kata terlambat, rencanakan masa depan moms sekarang.

Speak Your Mind

*